Jakarta, Narasi.id–Dalam amar pertimbangannya, hakim menyinggung soal KPK yang disebut-sebut kubu Hasto bak organisasi politik.
Tim kuasa hukum Hasto Kristiyanto meminta KPK menghadirkan bukti baru dalam sidang praperadilan terkait penetapannya sebagai tersangka kasus Harun Masiku, meragukan keabsahan bukti yang sudah ada.
Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Djuyamto menolak praperadilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Dalam amar pertimbangannya Djuyamto menyinggung soal KPK yang disebut-sebut kubu Hasto bak organisasi politik.
“Sekali lagi Termohon bukan organisasi politik yang menggunakan anasir-anasir politik dalam dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Termohon sebagai institusi penegak hukum,” kata Djuyamto dalam pertimbangannya, Kamis (13/2/2025).
Kubu Hasto yang turut menggugat pimpinan KPK juga disebutkan hakim tidak ada relevansinya dijadikan pokok gugatan praperadilan.
Djuyamto mengatakan, pihak Hasto Kristiyanto seharusnya mengajukan dua gugatan praperadilan penetapan tersangka secara terpisah, terkait kasus suap dan perintangan penyidikan.
“Hakim berpendapat permohonan pemohon seharusnya diajukan dalam dua permohonan praperadilan, bukan dalam satu permohonan,” tutur dia.
Menurut Djuyamto, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan dua sprindik berbeda untuk penetapan tersangka Hasto Kristiyanto.
Kondisi tersebut pun tidak dapat dianulir dengan satu permohonan praperadilan saja, lantaran penggunaan alat bukti yang berbeda.
“Lazimnya pembuktian terhadap dugaan dua tindak pidana yang berbeda tentu menggunakan alat bukti yang berbeda pula, maka konsekuensinya tidak menutup kemungkinan terhadap alat bukti yang digunakan pada masing-masing dugaan tindak pidana berbeda,” katanya.
Penilaian hakim tentu berdasarkan atas keabsahan alat bukti permulaan yang digunakan untuk penetapan status tersangka seseorang. Sehingga dengan hanya satu gugatan praperadilan saja, maka tidak dapat mencukupi syarat formil.
“Yang bisa saja pada satu penetapan tersangka pada satu dugaan tindak pidana dinyatakan sah, sedangkan pada penetapan tersangka pada dugaan tindak pidana lainnya dinyatakan tidak sah hakim,” katanya.
Tolak Praperadilan Hasto
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto atas penetapan tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap Pergantian Antarwaktu (PAW) DPR RI 2019-2024 dan perintangan penyidikan buron Harun Masiku. Dengan begitu, status tersangka Hasto dinyatakan tetap sah.
“Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima, membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil,” ucap hakim tunggal Djuyamto saat membacakan amar putusannya, Kamis (13/2).
Djuyamto mengatakan, penyidikan kasus suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto tetap sah dan telah sesuai dengan prosedur. Selain itu Hakim juga memerintahkan KPK untuk melanjutkan perkara tersebut. (*)
