Lampung Timur, Narasi.id – Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur, Dawam dan Ketut Erawan, menggelar deklarasi pada Kamis siang (19/09/2024) di lapangan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, tepatnya di depan SMPN 1. Namun, beredar kabar mengenai dugaan mobilisasi massa dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) untuk menghadiri acara tersebut.
Beredar rekaman suara yang diduga milik salah satu pengurus PCNU Lampung Timur, yang mengajak seluruh keluarga besar NU di kabupaten itu untuk menghadiri deklarasi. Rekaman tersebut tersebar di grup-grup WhatsApp MWC NU dan PCNU, menyampaikan instruksi agar setiap ranting NU mengirimkan tujuh orang dan menggunakan armada truk yang biaya operasionalnya akan ditanggung oleh pihak pengundang, yakni Dawam.
Dalam rekaman tersebut terdengar pesan:
“Bapak Kiyai Ketua Ranting yang kami hormati, ini saya dapat amanah dari PCNU Lampung Timur. Besok hari Kamis, jam 2 siang, Pak Dawam akan deklarasi pencalonan bupati, maka dari itu PCNU meminta kepada MWC untuk mengirim satu armada truk, operasionalnya ditanggung oleh pihak yang mengundang,” bunyi pesan tersebut.
Menanggapi hal itu, seorang tokoh NU yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan ketidaksetujuannya. “Saya kader NU, dan saya tidak terima jika ada yang menjual-jual NU untuk kepentingan politik. NU didirikan untuk kepentingan agama, bukan politik,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa sesuai dengan keputusan Muktamar NU di Boyolali dan peraturan PBNU No. 151/2005, pengurus NU tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Menurutnya, para ulama seharusnya menjadi pengarah dalam perkembangan politik, bukan terlibat secara langsung demi kepentingan politik tertentu.
Sementara itu, Sekretaris PCNU Lampung Timur, Latif, menegaskan bahwa PCNU Lampung Timur tidak terlibat dalam politik praktis, apalagi menginstruksikan dukungan terhadap pasangan calon tertentu dalam Pilkada 2024. “Secara resmi, PCNU tidak pernah membuat instruksi atau imbauan terkait dukungan terhadap pasangan calon manapun. Jika ada undangan dari tim Dawam-Ketut kepada KBNU, itu bukan atas nama PCNU,” jelasnya melalui pesan WhatsApp.
Latif juga menegaskan bahwa secara organisasi, PCNU tidak boleh memberikan dukungan politik secara resmi. “PCNU tidak boleh melakukan dukung-mendukung secara resmi, dan saya sebagai sekretaris belum pernah mengeluarkan surat resmi apapun terkait hal ini,” pungkasnya. (Fir)
